بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pernyataan-pernyataan berbagai pihak terkait berbagai permasalahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan permasalahan agama agar masyarakat tidak menanggapi segala sesuatu hal dengan sudut pandang mereka sendiri sehingga kemudian menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat lain yang ikut terombang-ambing akibat dari pemberitaan yang kemudian meluas ke berbagai media.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta agar pernyataan-pernyataan
berbagai pihak terkait perbedaan paham ataupun aliran keagamaan tidak
memicu permasalahan baru antar umat. Cara pengendalian diri ini niscaya
sebagai solusi permanen bagi potensi konflik sosial akibat isu
kepercayaan.
"Berdasarkan hasil Rakornas Majelis Ulama Indonesia, diharapkan perlu adanya konsensus di daerah yang bersengketa. penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana sehingga kemudian ada semacam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan Pemda untuk mempelajari akar permasalahan atas sebuah konflik di sana, dan kemudian memberikan sebuah solusi" ujar Ketua Rapat Kerja Nasional MUI KH Slamet Effendy Yusuf.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah, imbuh Slamet, di antaranya mempelajari akar permasalahan serta menciptakan situasi yang kondusif. Kondisi tersebut harus dibentuk permanen atau jangka panjang.
"MUI terus berupaya meredam persoalan yang disebut-sebut timbul akibat fatwa MUI. Selama ini fatwa MUI menjaga sikap dan keyakinan masyarakat. Sikapnya tidak mengundang kekerasaan," tegas Wakil Ketua PBNU ini.
Selama tiga hari rakernas ini, para ulama MUI juga menyoroti laporan bahwa MUI Sampang dengan penguatan MUI Jatim sempat mengeluarkan fatwa jika aliran yang diajarkan kelompok Tajul Muluk sesat. "Pihak MUI pusat pernah mendatangi langsung, tapi nyatanya fatwa semacam itu belum pernah dikeluarkan dan masih dipelajari seksama," ungkap Slamet.
"Berdasarkan hasil Rakornas Majelis Ulama Indonesia, diharapkan perlu adanya konsensus di daerah yang bersengketa. penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana sehingga kemudian ada semacam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan Pemda untuk mempelajari akar permasalahan atas sebuah konflik di sana, dan kemudian memberikan sebuah solusi" ujar Ketua Rapat Kerja Nasional MUI KH Slamet Effendy Yusuf.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah, imbuh Slamet, di antaranya mempelajari akar permasalahan serta menciptakan situasi yang kondusif. Kondisi tersebut harus dibentuk permanen atau jangka panjang.
"MUI terus berupaya meredam persoalan yang disebut-sebut timbul akibat fatwa MUI. Selama ini fatwa MUI menjaga sikap dan keyakinan masyarakat. Sikapnya tidak mengundang kekerasaan," tegas Wakil Ketua PBNU ini.
Selama tiga hari rakernas ini, para ulama MUI juga menyoroti laporan bahwa MUI Sampang dengan penguatan MUI Jatim sempat mengeluarkan fatwa jika aliran yang diajarkan kelompok Tajul Muluk sesat. "Pihak MUI pusat pernah mendatangi langsung, tapi nyatanya fatwa semacam itu belum pernah dikeluarkan dan masih dipelajari seksama," ungkap Slamet.
Pun demikian dengan kasus antara Adi Bing Slamet dengan Mbah Subur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pihak Adi Bing Slamet dan Eyang Subur berhenti saling menjelek-jelekkan, karena bisa berdampak buruk terhadap masyarakat.
Menanggapi keresahan warga yang terombang-ambing akibat pemberitaan di media, Majelis Ulama lah tempat kita mencari jalan keluar dan berharap masyarakat tak lagi resah dengan pemberitaan dari berbagai media mudah-mudahan, dengan adanya penelitian dan investigasi bisa mampu menjawab seluruh keresahan yang selama ini dialami warga.
Post a Comment